‘Best Western’ Untuk Siapa?
Oleh: Syahriadi
Sangat Menarik dan penting untuk kita telaah lebih lanjut, pembangunan Best Western Hotel dan Mall setinggi 42 meter dengan 12 Lantai yang akan dibangun di bekas Geunta plaza atau tepatnya di sebelah tenggara masjid Raya Baiturrahman.
Beberapa hari terakhir, pimpinan DPRK Banda Aceh telah menyetujui dan merekomendasikan rencana pembangunan Best Western Hotel ( Harian Aceh/ 31 Des 2011). Menariknya lagi pernyataan tersebut secara drastis mengundang respon dari berbagai kalangan masyarakat Aceh. Tidak terkecuali ketua MPU Aceh Secara tegas menyatakan keberadaan Hotel akan mengganggu kehormatan masjid raya ( Harian Aceh/ 31 Des 2011). Jarjani Usman dalam Tulisannya “Pro kontra Best Western” berpendapat secara estetika keagamaan lokasi hotel dan mall itu juga bisa diprediksikan akan menghasilkan masalah bagi Aceh ke depan, disamping kesannya yang kebarat-baratan (Serambi Indonesia/ 02 January 2012).
Masih dalam hal yang sama, Cut Yulvizar dari kalangan Akademisi menilai bahwa pemerintah kota saat ini seperti menjadi ‘budak’dari pemilik modal (Serambi/13 Januari 2012). Di sisi lain, mahasiswa IAIN Ar-Raniry yang menggelar aksi ke kantor DRPK Banda Aceh Secara tegas menolak pembangunan Best Western Hotel ( Serambi/13 Januari 2011) karena dianggab tidak sejalan dengan penerapan syariat islam serta akan mematikan pedagang kecil di pasar Aceh.
Tentunya dari beberapa wacana yang telah penulis rumuskan di atas menjadi pencerahan bagi kita dalam menatap Aceh saat ini dan ke depan nantinya. Untuk itu, dalam hal ini penulis ingin mendiskusikannya dengan pembaca mengenai asumsi ketua DPRK Banda Aceh yang memberikan nilai positif terhadap pembangunan Best western hotel, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di ibukota Provinsi Aceh itu.
Dengan kata lain, yang penulis garis bawahi disini adalah permasalahan ekonomi masyarakat dan pengaruh keberadaan hotel terhadap pelaksaan syariat islam. Jika pun kita sepakat bahwa keberadaan hotel dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Seberapa besar peningkatan itu tercapai? Bukankah selama ini keuntungannya hanya diperoleh oleh segelintir orang saja? Hanya orang orang bermodal yang bisa memperoleh keuntungan sementara mesyarakat kelas bawah terus terpinggirkan. Seyogyanya pemerintah memprioritaskan pembangunan yang identitasnya islami, bukankah masih banyak lembaga lembaga pendidikan agama yang kurang mendapatkan perhatian
Penghambat Syariat Islam
Berbicara hotel di Aceh tentunya tidak boleh terlepas dari kontrol syariat, setiap hotel yang dibangun harus menerapkan aturan - aturan islami, namun sejauh ini, Islamikah hotel di Aceh? Pertanyaan yang sangat mudah dijawab oleh mesyarakat Aceh, kerena realita jelas, keberadaan hotel di Aceh hanya menjadi racun bagi syariat, Kasus discotik ala kehidupan kaum kafir laknatillah yang pernah terjadi di Hermes palace hotel pada awal tahun 2011 misalnya. Padahal di tahun 2011 Pemkot Banda Aceh mempromosikan Banda Aceh sebagai bandar wisata islami. Bahkan jika kita melihat lebih jauh pembangunan Best Western Hotel dinilai melanggar pasal 10 qanun (Perda) nomor 4/2009 tentang RT/RW Kota Banda Aceh tahun 2009-2029. (Okezone.com)
Seandainya saja Best Western Hotel dan Mall jadi dibangun bersandingan dengan masjid raya, kita bisa membayangi bagaimana masyarakat disibukkan dengan berbelanja di mall pada waktu shalat tiba.
Memajukan Aceh
Usaha pemerintah dalam mengembangkan ekonomi masyarakat patut kita ancungi jempol, tetapi kenapa kita mesti selalu bertuankan kepada masyarakat luar. Menurut hemat penulis, pengusaha pengusaha Aceh masih mampu mewujudkannya. Mengapa pemerintah tidak memberi kesempatan terhadap rakyatnya sendiri sebagai usaha mengembangkan karir para pengusaha Aceh?. Mengembangkan ekonomi Aceh melalui aspek kepariwisataan masih bisa kita tempuh dari pada harus mengadopsi mitra asing yang budayanya bertolak belakang dengan budaya kita.
Dalam mangenalkan Aceh kepada masyarakat luar kita hendaknya dikenal dengan ikon ikon islami, ikon ikon pariwisata yang berbau islami seperti ikon wisata masjid Baiturrahman sebagai symbol peradaban islam disamping rumah ibadah bagi masyarakat.
Sejatinya selama ini pemerintah selalu melihat ke atas. Perlu kita ketahui untuk membangun ekonomi Aceh dari keterpurukan tidak mungkin langsung dari atas. Seharusnya dimulai dari bawah, yaitu dengan memberdayakan ekonomi masyarakat bawah, tidak dengan mematikan ekonomi masyarakat bawah. Yang harus dipahami pula bukan berarti kita menutup diri ataupun anti investasi akan tetapi, jika investasi hanya memberikan dampak yang negatif sebaiknya butuh pertimbangan yang matang Apapun yang terjadi di Aceh, kita harap pemerintah lebih cermat dalam membangun Aceh sehingga Aceh tetap dikenal dengan Serambi Makkah yang haq. Semoga saja.!
